Anda Caleg 2019? Ini Tips Aman Berkampanye

Tips caleg aman berkampanye
Tips aman berkampanye

KOMPLIT | Belakangan ini banyak calon anggota legislatif--atau lebih sering disingkat Caleg--, terkesan kucing-kucingan dengan Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya. Wajar saja memang. Sebab organisasi ini sudah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengawasi jalannya proses Pemilu, terlebih yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahkan Bawaslu adalah satu-satunya instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan full control terhadap pemilu. Polisi dan jaksa saja – yang didudukkan di Pengakan Hukum Terpadu alias Gakkumdu--tidak punya kewenangan, karena masih harus menunggu proses dan rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya.

Karena itu, bagi Anda para Caleg yang ikut berkontestasi di Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, termasuk Calon Anggota DPD RI, harus taati aturan main. Jangan hantam kromo alias suka-suka, lantaran setiap aksi Anda selalu dalam bidikan Bawaslu serta jajarannya.

Kalau Anda kedapatan suka-suka dan melanggar rambu-rambu, terlebih terkait kampanye, Anda bisa dijerat pidana oleh Bawaslu, bahkan nama Anda bisa dicoret dari kepesertaan, sekali pun suara pendukung Anda sangat banyak.



Maka dari itu, kalau mau jadi caleg yang baik, jangan lupa membaca aturan-aturan main yang tertera di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Cukup kah itu? Tentu tidak. Masih ada aturan turunan berupa teknis yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Hanya saja, sangkin banyaknya aturan yang harus dibaca, terkadang membuat orang jemu. Untuk itu, redaksi Komplit memberikan beberapa masukan untuk Anda para caleg, khusus terkait kampanye karena di sinilah rambu-rambu itu sering dilanggar.

Pertama, Anda harus pahami dulu apa itu kampanye. Untuk lebih rinci, kami menyarankan Anda memiliki panduan teknisnya yang diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peraturan ini dapat didownload dari internet. Kalau nggak mau pusing, lihat saja tautan dari Komplit di bawah ini... 




Berdasarkan PKPU No 23 tahun 2018 tadi, kampanye itu ada 8 metode khusus untuk Caleg. Di antaranya:
1.       Ada pertemuan terbatas
2.       Pertemuan tatap muka
3.       Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4.       Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum
5.       Media sosial
6.       Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
7.       Rapat umum
8.       Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, kampanye itu bukan cuma berkoar-koar di panggung di hadapan massa. Memasang alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk, baliho atau umbul-umbul pun sudah kategori melakukan kampanye. Membagikan bahan kampanye pun, sudah merupakan kampanye. Apa itu bahan kampanye? Bisa stiker, browsur, kartu nama, termasuk bila Anda mencetak citra diri Anda di kotak kue, itu juga merupakan bagian dari kampanye.

Hal yang paling penting Anda ingat agar tidak dilanggar adalah melakukan kampanye di rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Jadi, jangan sekali-kali membagikan kartu nama kepada umum di masjid, musola, gereja, vihara atau pun kuil. Kalau ini Anda lakukan, siap-siap saja Anda dijerat pidana sesuai Pasal 521 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalau kasusnya duduk, bukan Cuma ancaman penjara, nama Anda pun bisa dicoret dari kepesertaan, bahkan bila sudah terpilih nama Anda bisa dibatalkan.



Aturan-aturan larangan kampanye itu secara garis besar ada dimuat di Pasal 280 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Begini bunyinya...

Ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
a.       Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.      Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.       Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d.      Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e.      Mengganggu ketertiban umum;
f.        Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g.       Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h.      Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i.         Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j.        Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
a.       Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b.      Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c.       Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d.      Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e.      Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
f.        Aparatur sipil negara;
g.       Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h.      Kepala desa;
i.         Perangkat desa;
j.        Anggota badan permusyawaratan desa; dan
k.       Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.



Ada masukan menarik dari Komplit, yakni dengan berkampanye lewat media sosial. Yah, mau menyampaikan visi misi, citra diri, termasuk memposting tanda gambar dan contreng nomor surat suara, di sini bisa bebas. Sebab belum ada regulasi yang mengaturnya.

Hanya saja, disarankan agar Anda mendaftarkan atau memberi tahukan akun media sosial Anda kepada KPU setempat. Karena ada pembatasan terhadap akun yang tidak boleh lebih dari 10 Akun per caleg. Misalnya, kalau mau buat Akun Facebook, paling banyak 10 akun. Begitu juga dengan dengan Twitter, Instagram, LINE, WhatsApp, dan lain sebagainya.

Lewat media sosial ini, silahkan berekspresi dengan bebas menyampaikan visi misi kepada calon konstituen Anda. Yang penting, jangan membahas hal-hal yang dilarang seperti pada Pasal 280 Undang-Undang No 7 tahun 2017 di atas tadi.

Kemudian, Anda juga dapat melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dicantumkan dalam PKPU No 23 tahun 2018 tadi. Misalnya membuat perlombaan, kegiatan kebudayaan, gerak jalan dan lain-lain. Tapi jangan sekali-kali memberikan hadiah dalam bentuk undian alias doorprize. Cukup membuat juara 1, 2, 3 atau seterusnya, itu pun dengan hadiah tak lebih dari Rp1 juta.

Nah, khusus buat Anda para incumben, yakni Anggota DPR atau DPRD atau DPD yang ikut kembali dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019 ini, jangan coba-coba menggunakan mobil dinas Anda untuk berkampanye. Begitu juga saat reses, jangan sekali-kali bicara kampanye, atau membagikan bahan kampanye. Bila melanggar, siap-siap saja ditindak sama Bawaslu. Demikian tips kampanye singkat dari Redaksi Komplit. Tunggu tips selanjutnya dari kami.(red)

Komentar FB

Komentar Blog

0 komentar